TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Wakapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Yusuf, membuka Focus Group Discussion (FGD) penelitian dan supervisi STIK Lemdiklat Polri terkait penanganan bencana di wilayah hukum Polda Kaltara.
Kegiatan bertema “Rekonstruksi Model Pemolisian Berbasis Manajemen Risiko dalam Penanganan Bencana (Perspektif Hukum) di Wilayah Polda Kalimantan Utara” itu digelar di Ruang Ruppatama Bhara Daksa Polda Kaltara, Kamis (3/9/26).
Yusuf hadir mewakili Kapolda Kaltara. FGD tersebut turut dihadiri Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Mohamad Aris, Ketua Tim Peneliti Kombes Pol. Tagor Hutapea, tim peneliti STIK Lemdiklat Polri, pejabat utama Polda Kaltara, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutan Kapolda yang dibacakan Yusuf, disebutkan penelitian tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan Polri dalam menghadapi berbagai potensi bencana, terutama dengan karakteristik wilayah Kalimantan Utara.
“Penelitian ini menurut saya sangat relevan, apalagi substansinya diarahkan pada pembangunan model pemolisian berbasis manajemen risiko dalam penanganan bencana dari perspektif hukum,” ujar Yusuf saat membacakan amanat Kapolda.
Kapolda meminta tim peneliti tidak hanya melihat keberhasilan Polda Kaltara dalam menangani bencana. Berbagai kendala, kekurangan, kebutuhan hingga praktik yang selama ini dilakukan di lapangan juga diminta untuk digali.
“Saya berharap tim dapat melihat kondisi yang ada secara apa adanya. Silakan gali data, masukan, kendala maupun praktik-praktik yang selama ini sudah berjalan di Polda Kaltara dan jajaran. Tidak perlu hanya mencari yang baik,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan terhadap berbagai kekurangan diperlukan agar hasil penelitian dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem penanganan bencana ke depan.
Kapolda juga berharap penelitian STIK Lemdiklat Polri tidak berhenti pada rekomendasi akademis. Model yang dihasilkan diharapkan bisa diterapkan secara sederhana oleh anggota Polri ketika berada di lapangan.
“Saya berharap hasil penelitian ini nantinya tidak hanya menjadi rekomendasi akademis, tetapi dapat menghasilkan model yang aplikatif, sederhana dan benar-benar bisa digunakan oleh anggota di lapangan, termasuk untuk wilayah dengan karakteristik khusus seperti Kalimantan Utara,” lanjutnya.
Perhatikan Karakteristik Kaltara
Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Mohamad Aris mengatakan penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanganan bencana di wilayah hukum Polda Kaltara. FGD, kata dia, menjadi ruang untuk menggali pengalaman personel, berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus praktik penanganan bencana yang telah berjalan.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi, pengalaman, kendala, serta berbagai praktik yang telah dilaksanakan Polda Kaltara dan jajaran dalam penanganan bencana,” kata Aris.
Masukan yang diperoleh dalam diskusi tersebut nantinya menjadi bahan bagi tim untuk menyusun model pemolisian berbasis manajemen risiko.
Aris menyebut karakteristik geografis Kalimantan Utara menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan. Model pemolisian yang dirumuskan nantinya diharapkan tidak hanya kuat dari sisi akademis dan hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan personel saat menjalankan tugas.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan penggalian data bersama tim peneliti, pejabat utama Polda Kaltara dan peserta FGD.
Pembahasan mencakup pemolisian, manajemen risiko, penanganan bencana hingga aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian.
Melalui penelitian tersebut, Polda Kaltara berharap dapat diperoleh model pemolisian yang adaptif dan aplikatif untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat saat terjadi bencana. (****)
