TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Salah satunya dengan memperketat skala prioritas program yang akan dijalankan pada 2027.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara H. Denny Harianto mengatakan tidak semua program yang telah dirancang dapat dijalankan apabila tidak masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Kita merumuskan satu hal terpenting yaitu strategi melalui skema Money Follow Priority,” kata Denny saat diwawancarai, Rabu (07/10/26).
Maksudnya, kata Denny, seluruh program akan disusun berdasarkan tingkat kepentingan prioritas dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Jadi segala sesuatu kita kedepankan yang prioritas dulu. Kita punya program bagus, kita tidak punya kekurangan program. Tapi sekali lagi, skala prioritas yang terpenting untuk mendukung visi-visi Bapak Gubernur,” ujarnya.
Denny menegaskan program pemerintah harus memiliki daya ungkit serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.
Setiap organisasi perangkat daerah diminta menyesuaikan programnya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Sudah disesuaikan. Saya sudah menyampaikan ke OPD, mana program yang sudah diranking, nilainya berapa dan sebagainya,” katanya.
Ia menyebut program yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus menjadi acuan bagi perangkat daerah.
“Rumahnya sudah ada di RKPD, nah itu harus ketemu. Program prioritas tema di tahun 2027 harus ketemu di sana,” jelasnya.
Denny menegaskan perangkat daerah tidak boleh berjalan dengan program masing-masing tanpa mengacu pada prioritas pembangunan yang telah disusun.
“Jadi tidak mungkin masing-masing teman-teman mempunyai program sendiri, harus dari RKPD yang telah disusun. Kita harus fokus ke sana,” tegasnya.
Denny mencontohkan, setiap perangkat daerah juga harus fokus pada indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti soal OPD terkait yang menanggulangi soal kemiskinan.
“Persentase akan dinilai. Tentang kemiskinan, teman-teman yang menangani kemiskinan harus fokus di kemiskinan, jangan bicara yang lain,” ujarnya.
Meski demikian, Denny membuka ruang bagi organisasi perangkat daerah yang memiliki inisiatif mencari solusi dan sumber pendanaan lain.
“Kalau ada dinas yang jemput bola, itu lebih baik. Itu kita dukung,” katanya.
Denny menilai pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar tidak seluruh program pembangunan harus dibebankan kepada APBD Kaltara.
“Tidak semua harus kita kerjakan. Tapi mereka yang kerjakan dan itu bermanfaat, memberikan manfaat di Kaltara, itu lebih baik buat saya,” pungkasnya. Â (red*)
