TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Dinas Perikanan (DKP) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), menyiapkan langkah penguatan usaha pengolahan ikan skala mikro dan kecil. Program ini tak hanya menyasar akses permodalan, tetapi juga pendampingan usaha, ketersediaan bahan baku, hingga perluasan pemasaran produk.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Syam Hendrasyah, mengatakan akses pembiayaan perlu dibarengi dengan pendampingan agar pelaku usaha mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi pelaku usaha pengolahan ikan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal. Kemampuan mengelola keuangan, legalitas usaha, kualitas produk, serta akses pasar juga menjadi faktor penting dalam menentukan perkembangan usaha.
“Pengembangan usaha pengolahan ikan tidak bisa hanya berfokus pada bantuan permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, kepastian pasokan bahan baku, serta akses pasar yang lebih luas. Semua aspek ini harus berjalan beriringan agar usaha mereka benar-benar berkembang,” kata Syam, Rabu, (14/10/26).
Upaya tersebut sejalan dengan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal. Program ini mengintegrasikan pembiayaan dengan pendampingan usaha, penguatan legalitas, kelembagaan ekonomi, rantai pasok, dan pemasaran produk.
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP turut mendorong keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta kelembagaan ekonomi desa untuk membangun ekosistem usaha yang terintegrasi.
Pendampingan dapat dilakukan melalui fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, edukasi pencatatan keuangan, pengurusan legalitas, peningkatan kualitas dan kemasan produk, hingga pengembangan jaringan pemasaran.
Selain permodalan, ketersediaan bahan baku dengan harga kompetitif menjadi perhatian. Pasokan bahan baku yang tidak stabil berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menghambat keberlangsungan usaha pengolahan ikan.
Syam berpendapat, kolaborasi antara badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok pelaku usaha dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat distribusi bahan baku sekaligus memperluas pemasaran.
Bagi Kabupaten Bulungan, penguatan usaha pengolahan hasil perikanan tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan potensi usaha, identifikasi kebutuhan pembiayaan, serta pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha di lapangan.
Syam menegaskan, program pemberdayaan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu, intervensi pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi berlanjut pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi pelaku usaha.
“Yang harus kita dorong adalah bagaimana pelaku usaha perikanan bisa naik kelas. Mereka harus memiliki kemampuan mengelola usaha dengan baik, menghasilkan produk yang berkualitas, memperoleh bahan baku secara berkelanjutan, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, program harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, pemerintah desa, dan kelompok usaha diperlukan agar program pengembangan usaha dapat berjalan efektif.
Dinas Perikanan Bulungan berharap penguatan usaha pengolahan ikan dapat meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, memperluas peluang usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sektor perikanan secara berkelanjutan. (***)
