JAKARTA, Kaltaraaktual.com- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW APKASINDO) Kalimantan Utara (Kaltara), Muh. Khoiruddin, mengawal langsung aspirasi petani sawit dari empat kabupaten dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASINDO 2026 di Jakarta.
Dalam agenda yang berlangsung pada 27-29 Oktober 2026 tersebut, Khoiruddin hadir bersama perwakilan petani sawit dari Kabupaten Bulungan, Malinau, Tana Tidung, dan Nunukan.
Kehadiran delegasi Kaltara itu menjadi bagian dari upaya membawa berbagai persoalan perkebunan rakyat ke forum nasional. Mulai dari perlindungan harga tandan buah segar (TBS), kepastian hukum lahan, hingga percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Rakernas APKASINDO 2026 juga dirangkaikan dengan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III.
Khoiruddin mengatakan, aspirasi petani sawit Kaltara harus mendapatkan ruang dalam setiap pembahasan kebijakan nasional. Menurutnya, persoalan yang dihadapi pekebun di daerah tidak cukup hanya dibicarakan di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Petani sawit harus memiliki suara dan posisi tawar. Aspirasi dari daerah, termasuk Kalimantan Utara, harus dibawa dan diperjuangkan di tingkat nasional,” ujarnya, Jumat, (30/10/26).
Dia menegaskan, APKASINDO Kaltara merupakan wadah perjuangan bersama bagi petani kelapa sawit, tanpa membedakan asal wilayah maupun latar belakang pekebun.
Menurut Khoiruddin, petani rakyat memiliki peran penting dalam industri kelapa sawit nasional. Karena itu, perlindungan terhadap pekebun harus berjalan beriringan dengan pengembangan industri.
Lima agenda perjuangan petani sawit
Dalam Rakernas dan PENAS III APKASINDO 2026, terdapat lima agenda strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan Resolusi Petani Sawit Indonesia 2026-2027.
Kelima agenda tersebut meliputi perlindungan harga TBS dan pembenahan tata niaga kelapa sawit, kepastian hukum serta perlindungan legalitas lahan perkebunan rakyat, percepatan PSR, penguatan koperasi petani, hingga pengembangan kemitraan antara petani, koperasi, dan PT Agrinas Palma Nusantara.
Khoiruddin berharap agenda tersebut tidak berhenti sebatas rumusan dalam forum nasional. Dia ingin berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan perkebunan rakyat.
Perkuat posisi petani sawit Kaltara
Kehadiran perwakilan dari empat kabupaten, menurut Khoiruddin, juga menjadi momentum memperkuat solidaritas petani sawit di Kaltara.
Dia menilai tantangan perkebunan rakyat membutuhkan kerja bersama antara petani, organisasi, koperasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan perkebunan.
APKASINDO Kaltara pun berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani serta penguatan kelembagaan ekonomi perkebunan.
Selain itu, Khoiruddin berharap potensi perkebunan kelapa sawit di Kaltara tidak hanya berhenti sebagai penghasil bahan baku. Pengembangan hilirisasi dinilai perlu didorong agar memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
“Perjuangan petani sawit bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga menyangkut kepastian usaha, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga petani. Kami ingin suara petani Kaltara benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.
Melalui Rakernas APKASINDO 2026, Khoiruddin berharap aspirasi petani dari Bulungan, Malinau, Tana Tidung, dan Nunukan dapat menjadi bagian dari agenda perjuangan petani sawit Indonesia ke depan.
Rakernas APKASINDO 2026 dan PENAS III turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah serta pemangku kepentingan sektor perkebunan dan koperasi.
Di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Koperasi, Menteri Pertanian, perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara, BPBN, serta Pembina APKASINDO, Dr. Moeldoko.
Kehadiran sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi petani sawit untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pekebun rakyat secara langsung.
Bagi Ketua DPW APKASINDO Kaltara, Muh. Khoiruddin, forum nasional ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan memperjuangkan aspirasi petani dari Bulungan, Malinau, Tana Tidung, dan Nunukan agar mendapat perhatian dalam arah kebijakan pemerintah. (***)
