TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H Muddain, menjelaskan batas kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Penjelasan itu disampaikan saat menggelar reses dan silaturahmi bersama ratusan warga di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut, Muddain menanggapi aspirasi warga terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman. Beberapa persoalan yang disampaikan berkaitan dengan semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase di lorong-lorong hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Muddain mengatakan, tidak semua usulan pembangunan masyarakat bisa diakomodasi melalui anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Menurutnya, sejumlah pekerjaan infrastruktur lingkungan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
“Saya harus menyampaikan ini secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman secara politik. Saya tidak bisa ikut campur membantu perbaikan semenisasi maupun drainase di lorong-lorong karena itu bukan menjadi domain kebijakan atau kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan wilayah kewenangan Pemerintah Kota Tarakan,” kata Muddain di hadapan warga.
Dia menjelaskan, penggunaan anggaran daerah memiliki aturan dan pembagian kewenangan yang harus dipatuhi. Termasuk dalam mengalokasikan anggaran melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Muddain menyebut Pemprov Kaltara tetap memiliki ruang untuk membantu masyarakat Tarakan melalui program yang masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah bantuan hibah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dia memaparkan rencana alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan serta pembenahan rumah ibadah di Kota Tarakan.
Menurutnya, dukungan tersebut juga diarahkan untuk membantu kegiatan sosial keagamaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Muddain berharap penjelasan mengenai pembagian kewenangan tersebut dapat dipahami masyarakat. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan melalui kegiatan reses bisa diteruskan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Kegiatan reses tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Muddain untuk mendengar kebutuhan warga Sebengkok sekaligus menjelaskan peluang dukungan program melalui anggaran Pemprov Kaltara. (***(
