TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Persoalan banjir dan infrastruktur menjadi sorotan dalam kegiatan reses Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) H. Achmad Djufrie di Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan.
Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mulai dari genangan air dan banjir tahunan yang kerap merendam badan jalan hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah.
Warga juga mengusulkan pengerukan sungai, pemasangan sheet pile atau dinding penahan tanah, serta perbaikan sejumlah ruas jalan. Selain itu, pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Kampung Arab dengan Hulu Pindru turut menjadi aspirasi yang disampaikan.
Achmad Djufrie mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan DPRD dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
“Selama Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, saya menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi sungai, serta pembangunan jembatan,” kata Achmad Djufrie, Sabtu (14/11/26).
Politisi Gerindra tersebut menilai persoalan infrastruktur dasar tidak bisa dipandang sebatas kebutuhan pembangunan fisik. Ketersediaan jalan, jembatan, dan penanganan sungai juga berkaitan langsung dengan aktivitas serta mobilitas masyarakat.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga.
“Infrastruktur yang baik bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Achmad Djufrie memastikan aspirasi yang diterimanya tidak berhenti sebagai catatan selama kegiatan reses. DPRD Kaltara akan mengawal usulan tersebut melalui fungsi dan kewenangan legislatif serta mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dia juga berharap usulan masyarakat dapat diperjuangkan agar masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Setiap aspirasi yang disampaikan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD. Saya percaya, pembangunan yang tepat berawal dari kesediaan untuk mendengar dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (***)
