TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Perbedaan wilayah administrasi menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses bantuan pemerintah. Kondisi ini turut menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), terutama bagi nelayan dan petambak yang lokasi tempat tinggal serta usahanya berada di wilayah berbeda.
Persoalan tersebut disampaikan anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam pertemuan itu, Supa’ad mengungkapkan adanya masyarakat yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambak maupun aktivitas usahanya berada di wilayah Kabupaten Bulungan.
Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika masyarakat membutuhkan bantuan sarana dan prasarana usaha dari pemerintah daerah. Perbedaan administrasi kependudukan dengan lokasi kegiatan ekonomi berpotensi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan bantuan.
“Salah satu contoh yang disampaikan berkaitan dengan nelayan dan petambak yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Kabupaten Bulungan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian agar masyarakat tidak dirugikan hanya karena perbedaan wilayah administrasi.
DPRD Kaltara menilai bantuan pemerintah yang diperjuangkan pada dasarnya harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Namun, penyalurannya tetap harus memperhatikan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar perbedaan administrasi wilayah tidak menjadi penghambat pelayanan,” pungkasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga meminta adanya kejelasan regulasi dan penguatan koordinasi lintas pemerintah daerah. Dengan begitu, penyaluran bantuan bagi masyarakat yang memiliki kondisi serupa bisa memiliki kepastian hukum.
Menanggapi persoalan itu, Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI menjelaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
KPK turut mengingatkan sejumlah unsur yang perlu diperhatikan dalam penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, hingga unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea), sesuai konteks ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, KPK mendorong penguatan koordinasi formal antarpemerintah daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun mekanisme koordinasi lainnya.
DPRD Kaltara berharap persoalan kewenangan lintas wilayah tersebut dapat dicarikan solusi melalui sinkronisasi regulasi dan koordinasi antardaerah.
Dengan demikian, masyarakat, khususnya nelayan dan petambak yang menjalankan usaha di wilayah berbeda dengan administrasi kependudukannya, tetap memiliki kesempatan mendapatkan pelayanan dan bantuan pemerintah tanpa menimbulkan persoalan hukum. (***)







