TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kualitas pembentukan peraturan daerah (Perda). Salah satu langkah yang didorong yakni penerapan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sebagai instrumen untuk menilai urgensi dan kelayakan regulasi yang akan disusun pada 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kaltara. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurfiat.
Masan mengatakan, penyusunan Perda tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Setiap regulasi harus memiliki kebutuhan yang jelas, sesuai kewenangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penguatan kualitas produk hukum daerah perlu dimulai sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan memiliki urgensi dan landasan hukum yang kuat.
“Perencanaan pembentukan Perda harus dilakukan secara cermat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan dapat diterapkan,” demikian substansi penjelasan Masan dalam dialog tersebut.
Dia menjelaskan, terdapat enam aspek utama dalam pedoman fasilitasi perencanaan pembentukan Perda 2027.
Aspek pertama adalah kewenangan dan ketepatan hierarki peraturan perundang-undangan dengan bobot penilaian mencapai 40 persen.
Kedua, analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Assessment (RIA). Ketiga, kesesuaian materi muatan dalam naskah akademik.
Selanjutnya, pelibatan masyarakat secara bermakna (meaningful participation), keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku.
Enam aspek tersebut menjadi acuan untuk memastikan regulasi yang dibentuk tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya maupun menimbulkan persoalan saat diterapkan.
Melalui penerapan AKP, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan lebih selektif dalam menentukan regulasi yang perlu dibentuk. Langkah ini sekaligus untuk mencegah munculnya Perda yang tidak efektif, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dialog tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), perwakilan pemerintah daerah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kementerian Hukum diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mendukung kebutuhan pembangunan di Kaltara. (***)







