Buruh Kaltara Suarakan Hak Normatif dan PHK, DPRD Siapkan Langkah Tindak Lanjut

oleh -1318 Dilihat
oleh

TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pemenuhan hak normatif pekerja menjadi keluhan yang disampaikan sejumlah perwakilan buruh di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, dalam kegiatan reses di Cafe Celebes, Kota Tarakan, Minggu (15/11/26).

Dalam dialog tersebut, para pekerja menyampaikan sejumlah persoalan yang masih mereka hadapi di lingkungan kerja. Mulai dari dugaan PHK sepihak, pemenuhan hak normatif yang belum optimal, hingga penerapan upah yang dinilai belum sesuai dengan harapan pekerja.

Berbagai persoalan itu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Para buruh berharap ada perhatian serta langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Baca Juga  Gubernur Kaltara Minta OPD Percepat Digitalisasi Retribusi

Menanggapi keluhan tersebut, Syamsuddin mengatakan persoalan ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, perkembangan investasi dan pertumbuhan industri di Kaltara harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pekerja.

“Persoalan buruh tidak boleh hanya dilihat dari sisi hubungan kerja dengan perusahaan. Ada hak-hak pekerja yang harus dipenuhi dan dilindungi. Karena itu, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut,” ujarnya.

Baca Juga  Gubernur Kaltara Dorong Sportivitas dan Kebersamaan Tenaga Pendidik

Syamsuddin Arfah menyebut reses menjadi salah satu sarana bagi anggota legislatif untuk menyerap persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Dia memastikan berbagai aspirasi buruh tersebut akan dibawa ke tingkat legislatif. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Ia menilai penyelesaian persoalan hubungan industrial membutuhkan komunikasi yang baik antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan juga dinilai penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kami tidak ingin aspirasi yang disampaikan dalam reses hanya menjadi catatan. Persoalan ini akan kami suarakan dan kawal melalui jalur yang ada, sehingga ada perhatian dan langkah penyelesaian dari pihak terkait,” tegasnya.

Baca Juga  Serap Aspirasi Warga, Achmad Djufrie Catat Keluhan Infrastruktur Jalan

Dia berharap persoalan ketenagakerjaan di Kaltara dapat ditangani melalui mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, iklim investasi yang kondusif perlu dibangun bersama dengan jaminan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, keberadaan perusahaan dan aktivitas industri di Kaltara tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan tenaga kerja. (***)

Bagikan

Tinggalkan Balasan