DPRD Kaltara Soroti Infrastruktur Perbatasan, Nunukan hingga Krayan Butuh Perhatian

oleh -1666 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) diminta menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, kepulauan hingga pedalaman dinilai masih membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka akses masyarakat.

Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, mengatakan pembangunan tidak boleh hanya berfokus di kawasan perkotaan. Menurutnya, masyarakat di wilayah terluar juga harus mendapatkan perhatian yang sama dalam program pembangunan daerah.

Dia menyebut sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik hingga Krayan, masih membutuhkan peningkatan infrastruktur, terutama akses jalan dan jembatan.

Baca Juga  Ranperda Perkebunan Berkelanjutan Disahkan, Perusahaan Wajib Fasilitasi Plasma 20 Persen

“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujar Rismanto, Kamis (19/11/26).

Rismanto menilai keterbatasan infrastruktur tidak hanya menyulitkan mobilitas warga. Kondisi tersebut juga berdampak pada distribusi kebutuhan pokok hingga pemasaran hasil pertanian dan perikanan masyarakat.

Rismanto meminta pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik geografis setiap wilayah. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan pemerintah bisa memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Baca Juga  DPRD Kaltara Apresiasi Kinerja Pemprov 2025

Rismanto mengatakan berbagai aspirasi terkait infrastruktur tersebut telah dihimpun melalui kegiatan reses. Aspirasi itu selanjutnya akan dibawa ke pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dia berharap pemerintah daerah dapat mencermati setiap usulan masyarakat dan memasukkannya dalam perencanaan pembangunan sesuai skala prioritas.

Menurutnya, perencanaan pembangunan juga harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan, bukan semata-mata pendekatan administratif.

Baca Juga  DPRD Kaltara Siapkan Aturan Perkebunan, Perusahaan Diminta Hormati Tanah Adat

Rismanto menegaskan DPRD Kaltara akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengawal aspirasi masyarakat, mulai dari proses perencanaan hingga penganggaran.

“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi itu akan kita bawa ke pembahasan bersama OPD. Harapannya, ada tindak lanjut sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” tutupnya. (***)

Bagikan

Tinggalkan Balasan