TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam Rapat Paripurna, belum lama ini.
Regulasi ini menegaskan kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen bagi masyarakat sekitar wilayah perkebunan.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu substansi penting yang dikawal DPRD Kaltara untuk memastikan investasi perkebunan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, menjelaskan bahwa perlindungan hak masyarakat menjadi perhatian utama dalam pembahasan Ranperda tersebut.
Menurutnya, pembangunan perkebunan harus memperhatikan keberadaan masyarakat yang selama ini hidup dan menggantungkan penghidupan di sekitar kawasan perkebunan.
“Perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat menjadi salah satu substansi penting dalam Ranperda ini. Kehadiran investasi perkebunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru mengabaikan hak-hak mereka,” ujar Komaruddin.
Selain kewajiban fasilitasi plasma minimal 20 persen, regulasi tersebut juga mengatur penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.
Perusahaan diwajibkan mengedepankan musyawarah dengan prinsip persetujuan tanpa paksaan dalam proses yang berkaitan dengan hak masyarakat adat.
Komaruddin menegaskan, prinsip tersebut penting agar aktivitas perusahaan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat maupun memicu konflik akibat persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan.
“Perusahaan harus menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat. Setiap proses yang berkaitan dengan hak masyarakat harus mengedepankan musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat setempat,” tegasnya.
Tidak hanya menyangkut perlindungan sosial dan ekonomi, Ranperda ini juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan.
Salah satu ketentuan yang dimuat adalah larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Aturan tersebut diarahkan untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan akibat praktik pembukaan kawasan perkebunan.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Namun, persetujuan legislatif ini sekaligus menjadi tuntutan bagi Pemerintah Provinsi Kaltara agar tidak sekadar menghasilkan regulasi tanpa memastikan pelaksanaannya di lapangan.
Pemerintah daerah dituntut memperketat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, terutama menyangkut pemenuhan kewajiban kemitraan plasma, perlindungan hak masyarakat hukum adat, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.
“Regulasi ini harus benar-benar dilaksanakan dan diawasi. Pemerintah daerah harus memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya, termasuk fasilitasi plasma, perlindungan hak masyarakat, dan menjaga lingkungan. Jangan sampai aturan sudah dibuat, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan,” tambah Komaruddin.
Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, DPRD Kaltara berharap pembangunan perkebunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan keuntungan perusahaan, tetapi juga menjamin keadilan ekonomi, kepastian perlindungan hak masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan di Kaltara. (**)
