MALINAU, KaltaraAktual.com- Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Malinau Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Senin (20/04/26) pagi.
Bimtek ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan (fraud) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Bupati Wempi menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tuntutan peningkatan akuntabilitas. Hal tersebut di antaranya melalui pelaksanaan Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, serta penguatan Fraud Risk Assessment (FRA) di setiap perangkat daerah.
“Melalui MCSP KPK, kita dituntut memastikan seluruh area rawan korupsi seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengelolaan aset dan perizinan telah dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian MCSP bukan sekadar angka, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan yang dibangun secara bersama-sama.
Lebih lanjut, Wempi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap konsep pengendalian kecurangan. Termasuk dalam praktik pengisian instrumen yang mencakup tiga pilar, enam dimensi, dan 13 indikator dalam penilaian IEPK.
“Secara khusus kepada 10 perangkat daerah pengampu program inovasi daerah, diharapkan dapat menjadi pionir dalam implementasi IEPK di Kabupaten Malinau,” pungkasnya. (ags/prokompim/red)
