Upah Minimum Sektoral Kaltara 2027 Tertinggi di Sektor Migas

oleh -1423 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha. Sektor minyak bumi dan gas alam (migas) mendapat besaran upah minimum tertinggi, yakni Rp 4.070.174.

Penetapan UMSP tersebut disepakati dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/26).

Tiga sektor usaha yang mendapatkan ketentuan upah minimum khusus tersebut meliputi pertanian kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.

Baca Juga  Nasib Upah Buruh Kaltara 2027 Mulai Dibahas, Ini Penekanan Pemprov

Adapun besaran UMSP Kaltara 2027 untuk masing-masing sektor yakni pertanian kelapa sawit sebesar Rp 4.053.065, pertambangan batu bara Rp 4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp 4.070.174.

Dengan besaran tersebut, sektor migas menjadi sektor dengan upah minimum tertinggi di Kaltara pada 2027. Sementara itu, sektor pertanian kelapa sawit memiliki besaran UMSP paling rendah di antara ketiga sektor tersebut.

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan penetapan kebijakan pengupahan harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Baca Juga  Pramuka Kaltara Siap Wujudkan 1.000 Pramuka Garuda

Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tercipta keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan iklim investasi di daerah.

“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” kata Zainal, Kamis, (19/11/26).

Selain menetapkan UMSP, Pemprov Kaltara juga menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.027.901.

Zainal berharap keputusan mengenai upah minimum sektoral tersebut dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh perusahaan yang bergerak di sektor terkait.

Baca Juga  DLH Kaltara Andalkan Tiga Langkah Strategis Jaga Kelestarian Lingkungan

Dia juga meminta para pengusaha mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pekerja dan serikat pekerja diharapkan terus membangun komunikasi dengan perusahaan untuk menjaga hubungan industrial tetap kondusif.

“Yang kita harapkan bukan hanya pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (pri/red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan