UMP Kaltara 2027 Rp 4 Juta, Ditetapkan Lewat Voting Dewan Pengupahan

oleh -1011 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.027.901. Penetapan tersebut dilakukan melalui Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/26).

Besaran UMP 2027 ditetapkan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga kondisi ketenagakerjaan dan kemampuan dunia usaha.

Gubernur Kaltara Dr.H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum mengatakan penetapan upah minimum harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan usaha. Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya berorientasi pada satu kepentingan.

Baca Juga  Bupati Wempi Antusias Ikut Menari Jepen Usai Prosesi Adat Lamaran Suku Tidung Malinau

“Penetapan ini telah melalui pembahasan dan pertimbangan secara matang. Kita ingin kebijakan pengupahan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Kaltara,” kata Zainal.

Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu dasar perhitungan. Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan periode September 2025 hingga September 2026 tercatat sebesar 2,56 persen. Adapun perhitungan UMP 2027 menggunakan formula upah minimum dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Dalam sidang pleno tersebut, nilai koefisien alfa disepakati sebesar 0,75 melalui mekanisme voting.

Baca Juga  Bangun Komitmen Bersama dalam Pengelolaan Anggaran

Besaran UMP yang ditetapkan sebesar Rp 4.027.901 itu setara dengan 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 sebesar Rp 5.198.544.

Zainal berharap keputusan tersebut dapat diterima dan dijalankan seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Dia juga meminta perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Pemprov Satukan Sinergi Jaga Kuota BBM Subsidi untuk Wilayah Perbatasan

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” tegasnya.

Dia menambahkan kemajuan daerah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan investasi maupun pembangunan fisik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja, juga harus menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pemerataan kesejahteraan. (pri/red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan