TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Andi Rukman Nurdin Karumpa, menilai Kalimantan Utara (Kaltara) masih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) III GAPENSI Kalimantan Utara, Rabu (22/07/26).
Menurut Andi, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti karena menjadi urat nadi pembangunan nasional. Terlebih, Kaltara memiliki banyak kawasan perbatasan dengan potensi ekonomi yang belum berkembang maksimal akibat keterbatasan infrastruktur terutama di wilayah perbatasan Kaltara.
“Di sekitar kita banyak sentra-sentra produktif ekonomi yang harus ditumbuhkan. Kalau infrastrukturnya tidak bagus, semuanya menjadi sia-sia. Infrastruktur adalah nadi pembangunan nasional, sehingga tidak boleh berhenti,” kata Andi.
Ia meminta pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap provinsi termuda di Indonesia itu. Menurutnya, Kaltara masih berada dalam tahap awal pembangunan sehingga memerlukan dukungan berkelanjutan.
“Kaltara ini ibarat anak bayi. Anak bayi itu harus diasuh, dibesarkan, dan dikembangkan supaya bisa setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” ujarnya.
Andi juga mengajak para wakil rakyat dari Kaltara di DPR RI maupun DPD RI untuk lebih aktif memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam meningkatkan alokasi anggaran pembangunan.
“Teman-teman DPR RI dan DPD yang berasal dari sini (Kaltara) harus bersuara untuk kepentingan rakyat Kaltara. Masyarakat memilih mereka untuk memperjuangkan daerahnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Andi berharap Musda III GAPENSI Kaltara menjadi momentum memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha jasa konstruksi lokal agar mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
Ia menilai persaingan di sektor konstruksi semakin ketat sehingga anggota GAPENSI harus mempersiapkan diri, mulai dari sumber daya manusia, permodalan, hingga kepatuhan terhadap kode etik organisasi.
“Siapkan tenaga kerja, siapkan modal, dan jalankan 10 kode etik GAPENSI dengan baik. Bekerjalah secara profesional, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan jangan membawa organisasi ini seperti LSM. Kita ini kontraktor, kita pengusaha. Mentalnya harus mental pengusaha,” katanya.
Selain itu, Andi meminta pemerintah konsisten menjalankan regulasi yang memberikan ruang bagi kontraktor lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menyebut regulasi yang ada telah mengatur segmentasi nilai pekerjaan konstruksi, mulai dari penunjukan langsung hingga paket pekerjaan yang memang diperuntukkan bagi pelaku usaha nasional.
“Regulasinya sudah cukup baik. Tinggal bagaimana implementasinya sehingga pekerjaan benar-benar bisa dinikmati kontraktor lokal dan UMKM sesuai porsinya,” ujar Andi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tetap bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Sebagai contoh, ia menilai berbagai proyek penataan kawasan, seperti pembangunan jalur pejalan kaki atau jogging track di bantaran sungai, dapat meningkatkan kualitas ruang publik dan ekonomi masyarakat. Namun, proyek tersebut sulit diwujudkan apabila anggaran daerah terbatas.
Karena itu, Andi berharap alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor infrastruktur pada 2027 dapat ditingkatkan, termasuk transfer ke daerah.
“Harapan kami, DAK konsolidasi pada 2027 meningkat, transfer ke daerah berjalan baik, sehingga alokasi anggaran infrastruktur juga semakin besar. Dengan begitu, pembangunan di Kaltara bisa dipercepat,” pungkasnya. (**)
