MALINAU, KaltaraAktual.com- Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu ditegaskan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara di Gedung Diklat Malinau, Senin (08/06/26).
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pejabat daerah, perwakilan perangkat daerah, hingga unsur badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Agenda itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Bupati Wempi menekankan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi tidak hanya dilakukan pada level pemerintah kabupaten, tetapi juga harus menyentuh hingga tingkat RT dan desa, terutama terkait proses pembangunan, perencanaan program, hingga pengawasan anggaran daerah.
“Pemerintah harus hadir memberikan akses informasi yang mudah dan transparan kepada masyarakat. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Bupati Wempi juga menyoroti tantangan di era digital saat ini, terutama maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan badan publik untuk memperkuat sistem pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan berkualitas agar masyarakat memperoleh informasi yang valid.
Selain itu, sinergi antara pemerintah dan media juga dinilai penting untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap kualitas keterbukaan informasi publik semakin meningkat dan lebih banyak badan publik di daerah mampu meraih predikat informatif.
Pemerintah juga menargetkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel demi mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau. (sd/prokompim/red)
