GUNUNGKIDUL, Kaltaraaktual.com- Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H. meminta pemerintah tetap memberikan dukungan kepada desa wisata yang berhasil naik status menjadi Desa Wisata Mandiri. Menurutnya, predikat mandiri bukan berarti desa wisata tak lagi membutuhkan intervensi pemerintah.
Hal itu disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Jumat (11/9/26).
Rahmawati menilai dukungan pemerintah seharusnya tidak berhenti ketika sebuah desa wisata berhasil melewati tahapan Rintisan, Berkembang, Maju hingga Mandiri.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” kata Rahmawati.
Dia mendorong adanya indikator yang jelas dan terukur dalam menentukan status desa wisata. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan skema insentif berkelanjutan bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisatanya.
Menurutnya, dukungan tersebut tidak harus selalu berupa bantuan langsung. Pemerintah bisa membantu melalui promosi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” ujarnya.
Soroti Infrastruktur Wisata
Dalam kunjungan tersebut, Rahmawati juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata di Nglanggeran. Salah satunya penerangan jalan di kawasan wisata.
Dia menyebut infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman berkunjung.
Rahmawati memastikan aspirasi yang disampaikan pengelola desa wisata akan dibawa dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya.
Rahmawati menilai Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu contoh pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang mampu memberikan dampak ekonomi secara luas.
Menurutnya, aktivitas desa wisata tak hanya berkaitan dengan kunjungan wisatawan. Pergerakan ekonomi juga dirasakan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, homestay hingga sektor transportasi.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya. (**)
