TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat langkah efisiensi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul meningkatnya tekanan fiskal pada tahun 2026.
Penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mengatakan seluruh OPD diminta lebih selektif dalam menyusun dan menjalankan program kegiatan agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.
“Perubahan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat tentu berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu seluruh perangkat daerah harus lebih cermat dan bijak dalam menggunakan anggaran,” kata Denny.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi struktur belanja daerah adalah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pegawai, termasuk untuk lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini menjadi bagian dari aparatur pemerintah daerah.
Meski demikian, Denny menegaskan kondisi tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan pembangunan di Kaltara. Pemprov hanya melakukan penyesuaian prioritas agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Pemprov Kaltara juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak rapat dan koordinasi secara daring guna menekan biaya operasional, khususnya perjalanan dinas.
“Koordinasi tetap bisa dilakukan secara efektif melalui pemanfaatan teknologi. Ini menjadi salah satu langkah yang dapat membantu penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (Kasda) BKAD Kaltara, Nur Indah Palupi, memastikan kondisi kas daerah hingga saat ini masih terkendali dan mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, pengelolaan kas terus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.
“Meski ada tekanan fiskal akibat penyesuaian transfer pusat dan meningkatnya belanja pegawai, kondisi kas daerah masih terjaga. Pembayaran gaji, TPP ASN, serta kewajiban daerah lainnya tetap menjadi prioritas dan dipastikan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Nur Indah Palupi.
Ia menambahkan, BKAD terus melakukan monitoring terhadap arus kas daerah serta berkoordinasi dengan seluruh OPD agar realisasi anggaran berjalan lebih efektif dan sesuai prioritas pembangunan.
Denny kembali menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kinerja perangkat daerah. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap seluruh OPD mampu memperkuat sinergi dan menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program sehingga target pembangunan daerah tetap tercapai meskipun di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, kita optimistis pembangunan daerah tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (ic/red)
