TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan APBD Perubahan 2026. Pemprov Kaltara menekankan agar anggaran diarahkan ke program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan pembahasan APBD Perubahan sebelumnya telah mencapai tahap kesepakatan. Selanjutnya, masing-masing OPD menyusun RKA berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Sekarang kita dengan OPD sedang menyusun RKA. Kemarin sudah disepakati, berikutnya kita menyusun RKA di masing-masing OPD,” kata Denny, Selasa, (22/09/26).
Menurut Denny, penyusunan RKA menjadi tahapan penting agar program yang telah direncanakan dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam anggaran.
OPD diminta kembali mencermati setiap program dengan mempertimbangkan skala prioritas dan manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini dilakukan di tengah kondisi kemampuan keuangan daerah yang perlu dikelola secara cermat.
“Pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita harus fokus. Tidak semua program kegiatan harus kita biayai,” ujarnya.
Pendidikan hingga Infrastruktur Jadi Perhatian
Denny menyebut sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan.
Beberapa di antaranya yakni sektor pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, konektivitas, hingga penanganan kemiskinan.
Pemprov Kaltara ingin memastikan anggaran yang dialokasikan tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja. Program yang dibiayai harus memiliki hasil dan dampak yang jelas terhadap pembangunan daerah.
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya dari berapa besar anggaran yang terserap. Tetapi bagaimana program itu memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Setelah RKA masing-masing OPD rampung, proses APBD Perubahan 2026 akan berlanjut ke tahapan berikutnya sebelum penyampaian nota keuangan.
Pemprov Kaltara berharap APBD Perubahan dapat digunakan untuk memperkuat program yang telah berjalan sekaligus menjaga agar pembangunan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Proses penyusunan APBD Perubahan tidak hanya menghasilkan dokumen anggaran, tetapi juga mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan Pemprov Kaltara,” pungkasnya. (ic)
