NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Persoalan pendidikan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, belum sepenuhnya selesai. Sejumlah sekolah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, mulai dari ruang kelas hingga bangunan yang membutuhkan perbaikan.
Kondisi itu menjadi perhatian anggota DPRD Nunukan Hendrawan, saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Lumbis Pansiangan pada, (28/9/26).
Salah satu persoalan yang ditemukan berada di SMP Negeri 1 Lumbis Pansiangan. Sekolah tersebut hingga kini belum memiliki gedung sendiri.
Kegiatan belajar mengajar masih menumpang di fasilitas SD Negeri 1 Lumbis Pansiangan. Kondisi ini membuat kedua sekolah harus mengatur penggunaan ruang dan jadwal pembelajaran secara bergantian.
Hendrawan melihat langsung kondisi sekolah sekaligus berdialog dengan kepala sekolah, guru dan para siswa. Ia juga meninjau lokasi yang telah disiapkan untuk pembangunan gedung baru SMP Negeri 1 Lumbis Pansiangan.
Pembangunan gedung sekolah tersebut direncanakan masuk dalam agenda pembangunan pada 2027.
Menurut Hendrawan, rencana itu perlu dikawal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ia tidak ingin kebutuhan sekolah di wilayah perbatasan hanya berhenti sebagai rencana pembangunan.
“Yang penting rencana pembangunan ini terus dikawal. Jangan sampai berhenti pada tahap perencanaan,” kata Hendrawan dalam kunjungannya.
Lokasi pembangunan gedung SMP berada di sekitar kawasan permukiman warga. Posisi tersebut diharapkan dapat memudahkan akses siswa sekaligus mendekatkan fasilitas pendidikan dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Persoalan fasilitas pendidikan ternyata tidak hanya dialami SMP Negeri 1 Lumbis Pansiangan.
SD Negeri 1 Lumbis Pansiangan juga masih membutuhkan tambahan ruang kelas. Pihak sekolah mengusulkan pembangunan tiga ruang kelas baru untuk mengantisipasi kebutuhan siswa.
Selain ruang kelas, sekolah juga membutuhkan rumah guru. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung tenaga pendidik yang bertugas di wilayah pelosok dan perbatasan.
Kebutuhan itu turut disampaikan masyarakat dalam pertemuan yang digelar pada malam hari. Warga berharap pembangunan gedung SMP dapat direalisasikan sesuai rencana.
Pihak sekolah juga berharap kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tingkat dasar mendapat perhatian pemerintah.
Di tengah keterbatasan fasilitas, Hendrawan memberikan apresiasi kepada para guru yang tetap menjalankan tugas di wilayah perbatasan.
Menurutnya, keberadaan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Namun, komitmen guru perlu dibarengi dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Hendrawan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah sekolah lainnya di wilayah Lumbis hingga Lumbis Ogong.
Di salah satu sekolah dasar di Desa Tukulon, ditemukan bagian belakang area sekolah mengalami longsor. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keamanan lingkungan sekolah.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, diperlukan pembangunan bronjong guna memperkuat area yang terdampak longsor.
Sementara di SMP Negeri 1 Lumbis Ogong, sejumlah fasilitas juga membutuhkan perbaikan.
Bagian lantai kantor dan perpustakaan mengalami kerusakan. Kondisi plafon serta bagian tepi atap juga perlu mendapat perhatian.
Persoalan serupa ditemukan di SD Negeri 1 Lumbis Ogong. Sejumlah bagian bangunan mulai mengalami kerusakan. Beberapa ruangan bahkan masih menggunakan sekat sebagai pembatas.
Berbagai temuan tersebut menunjukkan kebutuhan pendidikan di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sekolah baru.
Perbaikan bangunan, penambahan ruang kelas, penyediaan rumah guru hingga pengamanan lingkungan sekolah menjadi kebutuhan yang harus ditangani secara bersamaan.
Hendrawan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk mengawal berbagai kebutuhan yang ditemukan selama kunjungan.
Ia berharap persoalan yang ditemukan di lapangan tidak berhenti sebagai catatan kunjungan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan.
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan, fasilitas pendidikan yang layak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Keberadaannya menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak di pelosok Nunukan tetap mendapatkan akses pendidikan yang memadai. (***)
