Syamsuddin Arfah Perjuangkan Pengadilan Hubungan Industrial untuk Buruh Kaltara

oleh -1007 Dilihat
oleh

TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Penyelesaian perselisihan antara pekerja dan perusahaan di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai membutuhkan dukungan lembaga peradilan khusus. Karena itu, Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mendorong percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di provinsi termuda Indonesia tersebut.

Menurutnya, keberadaan PHI bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha. Terlebih, perkembangan investasi dan industri di Kaltara berpotensi meningkatkan persoalan hubungan kerja.

Baca Juga  Nasir Dorong Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik Agraria dalam Raperda Perkebunan Berkelanjutan

Hal itu disampaikan Syamsuddin ketika bertemu dengan puluhan perwakilan masyarakat dan buruh dalam kegiatan reses di Cafe Celebes, Kota Tarakan, Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan, belum adanya PHI di Kaltara membuat penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial harus dilakukan ke luar daerah. Kondisi tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi pihak-pihak yang sedang memperjuangkan haknya.

“Ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan, masyarakat membutuhkan akses penyelesaian hukum yang mudah dijangkau. Jangan sampai mereka harus mengeluarkan biaya dan tenaga lebih besar hanya karena pengadilan khusus tersebut belum tersedia di Kaltara,” ujarnya.

Baca Juga  Isu DOB Menguat, DPRD Kaltara Minta Pemkab Tak Ragu Memekarkan Wilayah

Syamsuddin menilai, pembentukan PHI juga akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi. Sebab, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan hubungan yang sehat antara perusahaan dan tenaga kerja.

Ia berkomitmen membawa aspirasi tersebut melalui jalur legislatif serta mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Baca Juga  BPJS Bermasalah dan Beasiswa Terpangkas, Syamsuddin Arfah Tegaskan Negara Harus Hadir

“Kita ingin Kaltara memiliki sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih dekat dengan masyarakat. Hak pekerja harus terlindungi, sementara pengusaha juga mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Ia berharap usulan pembentukan PHI di Kaltara mendapat perhatian serius sehingga penyelesaian perkara ketenagakerjaan ke depan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. (***)

Bagikan

Tinggalkan Balasan