TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pangkalan LPG di Kalimantan Utara (Kaltara) diingatkan tidak menaikkan harga jual gas bersubsidi ukuran 3 kilogram secara sepihak. Pangkalan wajib mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku sebelum adanya keputusan resmi pemerintah daerah.
Penegasan ini disampaikan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara menyusul kenaikan harga LPG nonsubsidi kemasan 5,5 kilogram atau Bright Gas yang kini mencapai Rp155 ribu per tabung.
Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, Wulan, mengatakan hingga Kamis (12/11/2026), belum ada usulan resmi dari pemerintah kabupaten/kota terkait perubahan HET LPG 3 kg.
Artinya, pangkalan belum memiliki dasar untuk menaikkan harga jual gas bersubsidi tersebut.
“Selama belum ada surat usulan dan SK resmi dari kepala daerah, pangkalan tidak diperbolehkan menaikkan harga LPG 3 kg,” tegas Wulan.
Dia menjelaskan, penyesuaian HET LPG 3 kg di Kaltara harus melalui mekanisme berjenjang. Pemerintah provinsi menetapkan patokan harga berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota.
Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota melakukan perincian harga hingga tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta biaya distribusi masing-masing wilayah.
Untuk wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya Tanjung Selor, HET LPG 3 kg saat ini berada di kisaran Rp26 ribu hingga Rp28 ribu per tabung.
“Untuk wilayah Bulungan, khususnya di Tanjung Selor, HET LPG 3 kg saat ini berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp28.000. Untuk rincian per kecamatan, itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan ongkos angkut yang berbeda,” jelasnya.
Wulan menyebut perubahan HET juga harus mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 24A. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan perkembangan inflasi sebagai salah satu pertimbangan dalam pengusulan penyesuaian harga. Namun, tidak semua biaya operasional dapat dimasukkan dalam perhitungan HET.
Menurutnya, komponen biaya yang dapat dipertimbangkan hanya berkaitan langsung dengan pengangkutan LPG dari agen menuju pangkalan, baik melalui jalur darat maupun perairan.
Sementara biaya seperti gaji dan seragam pegawai tidak boleh dibebankan ke dalam harga jual LPG yang harus dibayar masyarakat.
“Kalau masalah ban atau baut kendaraan untuk ongkos angkut, itu boleh jadi pertimbangan. Tapi jangan sampai gaji atau seragam pegawai dibebankan ke harga gas yang dibeli masyarakat,” pungkasnya.
Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara pun mengingatkan seluruh pangkalan agar tetap mematuhi HET yang berlaku. Pangkalan tidak boleh menjadikan kenaikan harga LPG nonsubsidi sebagai alasan untuk menaikkan harga LPG bersubsidi 3 kg.
Pemerintah menegaskan, setiap perubahan harga harus melalui mekanisme resmi agar penyaluran LPG bersubsidi tetap sesuai ketentuan dan tidak menambah beban pengeluaran masyarakat. (***)







