TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam Rapat Paripurna, belum lama ini.
Persetujuan tersebut menjadi langkah memperkuat tata kelola perkebunan sekaligus menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara lebih serius mengawasi aktivitas perusahaan perkebunan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin menjelaskan bahwa penyusunan regulasi tersebut melalui pembahasan panjang sejak Februari hingga November 2026.
Selama proses pembahasan, Pansus II melakukan studi komparasi, harmonisasi bersama Kementerian Hukum, hingga konsultasi dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
“Pembahasan Ranperda ini kami lakukan secara intensif sejak Februari hingga November 2026. Berbagai tahapan telah dilalui, mulai dari studi komparasi, harmonisasi, hingga konsultasi ke kementerian terkait agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum kuat, komprehensif, dan dapat diterapkan,” ujar Komaruddin.
Menurutnya, regulasi tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan produksi perkebunan. Pembangunan sektor perkebunan harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, serta keberlanjutan usaha.
“Perkebunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi dan investasi. Ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, lingkungan yang harus dijaga, serta keberlanjutan usaha yang harus dipastikan,” tegasnya.
Sejumlah ketentuan penting turut dimasukkan dalam Ranperda tersebut. Di antaranya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat, kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen, serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat menjadi perhatian penting. Perusahaan harus menghormati hak ulayat melalui musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan. Selain itu, kewajiban fasilitasi plasma minimal 20 persen serta larangan membuka lahan dengan cara membakar juga menjadi bagian dari pengaturan dalam Ranperda ini,” jelasnya.
Namun, DPRD mengingatkan bahwa keberadaan regulasi tidak akan berarti apabila tidak diikuti pengawasan dan pelaksanaan aturan secara konsisten.
Pemprov Kaltara dituntut memastikan seluruh perusahaan perkebunan menjalankan kewajibannya, termasuk memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan, menghormati hak masyarakat hukum adat, serta merealisasikan kewajiban kemitraan dengan masyarakat sekitar.
“Setelah Ranperda ini disetujui, yang paling penting adalah implementasinya. Pemerintah provinsi harus memastikan perusahaan benar-benar mematuhi seluruh ketentuan, jangan sampai regulasi hanya menjadi aturan di atas kertas tanpa pengawasan dan tindakan nyata di lapangan,” tegas Komaruddin.
Selain persoalan pengawasan, DPRD juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri perkebunan lokal.
Pemerintah daerah didorong tidak hanya mengandalkan penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperkuat industri pengolahan agar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian Kaltara.
Persoalan stabilitas harga komoditas juga menjadi perhatian legislatif. Pemerintah diminta mengambil langkah konkret untuk melindungi kepentingan pekebun agar peningkatan aktivitas perkebunan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga mendorong pemerintah memperkuat hilirisasi dan memperhatikan stabilitas harga komoditas. Jangan sampai daerah hanya menjadi penghasil bahan mentah, sementara nilai tambah dan keuntungan ekonomi tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat, khususnya para pekebun,” tambahnya.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Namun, persetujuan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada pengesahan regulasi.
DPRD berharap pembangunan perkebunan di Kaltara tidak hanya menguntungkan pemegang investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan para pekebun. (***)
