DPRD Kaltara Evaluasi Target Perda 2026, Tahun Depan Cukup 10-12 Ranperda

oleh -1021 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membenahi perencanaan pembentukan peraturan daerah (Perda). Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 menunjukkan target legislasi belum berjalan maksimal.

Dari total 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam Propemperda 2026, realisasinya diperkirakan hanya mencapai sekitar 50 persen.

Kondisi tersebut menjadi catatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara untuk memperbaiki perencanaan legislasi pada 2027.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengungkapkan belum optimalnya penyelesaian Ranperda dipengaruhi sejumlah kendala teknis, administratif hingga keterbatasan anggaran.

Salah satu persoalan yang cukup menyita waktu adalah proses fasilitasi rancangan regulasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tahapan tersebut membutuhkan waktu relatif panjang karena melibatkan koordinasi dengan sejumlah kementerian teknis.

Baca Juga  Momen Hari Pahlawan Dimaknai Semangat Juang Membangun Kaltara

Proses fasilitasi yang berjenjang itu juga berdampak terhadap kebutuhan biaya dalam penyelesaian setiap rancangan regulasi.

Selain itu, kewajiban menindaklanjuti pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan agenda legislasi daerah. Penyusunannya membutuhkan tahapan tersendiri serta dukungan anggaran yang tidak sedikit.

“Kita juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Penyusunan naskah akademik membutuhkan anggaran cukup besar, sementara kemampuan keuangan daerah saat ini terbatas,” ungkap Supa’ad.

Dia menjelaskan, dari 16 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2026, delapan di antaranya merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Sementara delapan lainnya berasal dari inisiatif DPRD Kaltara.

Meski realisasi pembentukan Perda belum maksimal, sejumlah regulasi strategis telah berhasil diselesaikan. Di antaranya Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, pembangunan perkebunan berkelanjutan, perbukuan dan literasi, pengarusutamaan gender, serta pengelolaan barang milik daerah.

Baca Juga  Ketua DPRD Kaltara bersama Gubernur Meninjau Jembatan Sungai Kayan

Hasil evaluasi tersebut mendorong Bapemperda DPRD Kaltara mengubah pendekatan dalam menyusun Propemperda 2027.

Jika sebelumnya jumlah Ranperda yang direncanakan mencapai 16 regulasi, pada tahun mendatang jumlahnya akan disesuaikan menjadi sekitar 10 hingga 12 Ranperda.

Supa’ad menegaskan, penyesuaian target tersebut bukan berarti DPRD mengurangi komitmen dalam menjalankan fungsi legislasi. Sebaliknya, langkah itu dilakukan agar perencanaan lebih realistis dan setiap rancangan regulasi memiliki peluang lebih besar untuk diselesaikan.

Menurutnya, keberhasilan legislasi daerah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya Ranperda yang masuk dalam daftar perencanaan. Hal yang lebih penting adalah kualitas regulasi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta kemampuan penerapannya di lapangan.

Baca Juga  DPRD Kaltara Rampungkan Ranperda Aset Daerah, Pemprov Didorong Genjot PAD

“Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita tidak perlu mengejar banyaknya daftar Perda, tetapi harus memastikan regulasi yang dibentuk memang dibutuhkan, aplikatif, dan selaras dengan RPJMD kepala daerah,” tegasnya.

Dia berharap pembenahan Propemperda 2027 dapat membuat proses legislasi DPRD Kaltara lebih terarah dan terukur.

Dengan jumlah target yang disesuaikan berdasarkan kemampuan daerah, setiap Ranperda diharapkan tidak sekadar menjadi agenda formal tahunan, tetapi benar-benar menghasilkan produk hukum yang mampu menjawab persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di bumi Benuanta. (***)

Bagikan

Tinggalkan Balasan