TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mempercepat pelayanan rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan melalui digitalisasi menggunakan aplikasi X-STAR milik BPH Migas. Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan akurasi data sekaligus mempermudah proses verifikasi administrasi.
Penerapan aplikasi X-STAR merupakan hasil kerja sama antara PT Pertamina dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bulungan. Kolaborasi tersebut melibatkan Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop).
Kepala Dinas Perikanan Bulungan, H. Syam Hendarsyah, melalui Aswan, Staf Bidang Perikanan Tangkap, mengatakan sistem digital tersebut memungkinkan proses validasi identitas dan kebutuhan nelayan dilakukan secara terintegrasi.
“Implementasi aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Melalui sistem terintegrasi ini, proses validasi identitas dan kebutuhan nelayan dapat dilakukan secara terpusat,” ujar Aswan saat ditemui, Kamis (8/10/26).
Menurutnya, penggunaan X-STAR bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik jenis solar maupun Pertalite, dapat dipantau secara lebih transparan.
Sebelum surat rekomendasi diterbitkan, petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi yang diajukan nelayan.
“Verifikasi berkas administrasi dilakukan secara teliti oleh petugas sebelum surat rekomendasi resmi dikeluarkan,” katanya.
Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, digitalisasi ini diharapkan memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Sistem tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kuota di tingkat penyalur.
Aswan menambahkan, akurasi dalam penginputan data menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran distribusi BBM bersubsidi kepada nelayan di Kabupaten Bulungan.
Melalui penerapan aplikasi X-STAR, Dinas Perikanan Bulungan mendorong pelayanan rekomendasi BBM yang lebih tertib secara administrasi, transparan, dan tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas melaut. (jm/red)
