TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya tersebut dilakukan melalui sistem pengawasan berlapis, penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, mengatakan transparansi menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, setiap tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“Pengelolaan APBD tidak hanya harus tepat aturan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan yang berkualitas,” ujar Nurdin, Selasa (28/07/26).
Menurutnya, BKAD juga terus memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, dan terbuka. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap program yang dibiayai APBD mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Nurdin menjelaskan, pengawasan terhadap pengelolaan APBD dilakukan secara berlapis melalui mekanisme pengendalian internal, monitoring berkala, serta evaluasi bersama perangkat daerah. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terus dioptimalkan guna meningkatkan keterbukaan data sekaligus mempermudah proses pengawasan.
“Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukannya. Transparansi bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, BKAD akan terus mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas OPD, serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Nurdin, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel, anggaran diharapkan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat di Kaltara. (**)
