NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Pembangunan akses jalan di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, kembali menjadi perhatian DPRD. Infrastruktur yang menjadi jalur utama mobilitas warga perbatasan itu dinilai perlu ditangani secara berkelanjutan agar pembangunan yang telah dilakukan tidak kembali rusak.
Anggota DPRD Nunukan, Rian, mengatakan Jalan Krayan seharusnya menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah. Menurutnya, keberadaan jalan tersebut tidak hanya menyangkut konektivitas antarwilayah, tetapi juga berkaitan langsung dengan distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Rian menyoroti alokasi sekitar Rp900 juta dari APBD Nunukan untuk menangani ruas jalan yang sempat terputus di Krayan Selatan.
Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih optimal jika menjadi bagian dari program pembangunan yang dilakukan secara bertahap hingga persoalan akses di Krayan benar-benar tertangani.
“Pembangunan Jalan Krayan memang sudah seharusnya menjadi prioritas. Kalau terhenti, kondisi jalan akan kembali seperti semula dan kita terus mulai dari nol,” ujar Rian, Jumat (2/10/26).
Dia khawatir perbaikan yang dilakukan tanpa kesinambungan program justru membuat pemerintah kembali mengeluarkan anggaran untuk menangani kerusakan yang sama. Terlebih, kondisi jalan di Krayan cukup rentan mengalami kerusakan ketika musim hujan.
Menurut Rian, kerusakan jalan tidak hanya berdampak kepada pengguna kendaraan. Distribusi pangan, perdagangan, mobilitas warga hingga akses terhadap pelayanan dasar ikut terganggu.
“Lebih baik diselesaikan. Mumpung sudah dimulai, akan sangat baik dilakukan sampai tuntas,” tegasnya.
Rian mengatakan persoalan jalan di Krayan tidak bisa hanya dilihat sebagai proyek pembangunan fisik. Menurutnya, akses transportasi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Keterbatasan akses dapat mempersulit warga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, warga yang sakit disebut harus ditandu hingga puluhan kilometer untuk mencapai fasilitas kesehatan.
Persoalan akses juga dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Rian mencontohkan komoditas durian merah yang memiliki nilai ekonomi. Namun, hasil produksi masyarakat belum seluruhnya dapat terserap pasar karena terkendala distribusi.
“Ini seharusnya menjadi perhatian seluruh stakeholder. Masyarakat Krayan adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memperoleh pelayanan dan pembangunan,” katanya.
Penanganan Jalan Krayan selama ini melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Karena itu, Rian meminta koordinasi lintas pemerintahan diperkuat.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial. Program yang sudah dimulai perlu memiliki kesinambungan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Rian juga mengutip penjelasan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait status ruas jalan yang masih berupa jalan tanah.
Menurut dia, kondisi tersebut memungkinkan intervensi penanganan dilakukan berbagai pihak, terutama ketika terjadi kondisi darurat seperti jalan putus yang menghambat distribusi pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Artinya, kondisi darurat seperti jalan putus harus bisa segera ditangani karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rian berharap pemerintah menyusun pembangunan berdasarkan tingkat urgensi sekaligus manfaat jangka panjang. Dia mendorong peningkatan anggaran untuk infrastruktur strategis agar pemerintah tidak terus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kerusakan yang sama.
“Anggaran perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan bertahan lama, bukan seperti meteran SPBU yang terus mulai dari nol,” katanya.
Selain Jalan Krayan, Rian mendorong pemerintah memberi perhatian terhadap akses jalan di Binusan Dalam.
Dia juga menyoroti sistem drainase di Sebatik yang dinilai belum optimal dan turut berkontribusi terhadap persoalan banjir. Rian meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU Perkim) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Dinas PU, Perkim dan OPD lain harus berkomunikasi intens. Satukan persepsi mana yang urgen dan mana yang bisa ditunda. Libatkan kami DPRD dalam penentuan target pembangunan,” pungkasnya.
Bagi masyarakat Krayan, jalan yang layak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan menjadi penghubung menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, pasar dan pusat ekonomi, sekaligus jalur penting yang menghubungkan masyarakat di kawasan perbatasan Nunukan. (***)
