NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- DPRD Kabupaten Nunukan mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan pembentukan batalyon TNI Angkatan Darat (AD) di Pulau Sebatik dan Krayan. Usulan itu dinilai dapat memperkuat pengamanan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, mengatakan Sebatik dan Krayan memiliki karakteristik geografis yang membutuhkan dukungan personel keamanan lebih kuat. Meski secara administratif masih berstatus kecamatan, kedua wilayah tersebut berada langsung di kawasan perbatasan.
“Kalau bicara aturan, memang Pulau Sebatik dan Krayan masih setingkat kecamatan. Tapi lihatlah kedua wilayah ini sebagai garis perbatasan Indonesia yang membutuhkan lebih banyak satuan pengamanan,” kata Muliyono, (30/9/26).
Menurutnya, penambahan personel, termasuk melalui satuan setingkat batalyon, dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas keluar-masuk orang maupun barang di kawasan perbatasan.
Muliyono menyoroti keberadaan jalur tidak resmi atau jalur tikus yang menghubungkan kawasan Sebatik dengan Malaysia. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengawasan.
“Perbatasan Sebatik memiliki banyak pintu jalur tikus yang dapat terhubung ke Malaysia. Untuk mencegah hal ini, tentunya butuh lebih banyak personel TNI maupun Polri,” ujarnya.
Dia mengatakan penguatan personel diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Di antaranya penyelundupan barang terlarang hingga perdagangan manusia.
Dengan tambahan personel, pengawasan terhadap titik-titik perbatasan, baik wilayah darat maupun perairan, diharapkan dapat dilakukan lebih intensif.
Muliyono menilai keberadaan TNI di wilayah perbatasan tidak sebatas menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan. Menurutnya, personel TNI juga dapat membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, kegiatan kemasyarakatan hingga penanganan kondisi darurat.
“TNI sangat dekat dengan masyarakat. Kemangunggalan ini sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Jadi, semakin banyak TNI, semakin aman juga wilayah itu,” katanya.
Dia menilai kehadiran personel negara yang lebih kuat juga dapat membantu mengatasi keterisolasian masyarakat di kawasan perbatasan.
“Kehadiran TNI menjadi perwakilan negara dalam mengatasi keterisolasian wilayah dan menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Muliyono meminta penguatan pertahanan di perbatasan dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
Dia menyoroti masih adanya persoalan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan yang dihadapi masyarakat di sejumlah kawasan perbatasan.
Menurutnya, pembangunan fasilitas perbatasan dan sarana pertahanan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.
“Jangan membuat APBN mubazir tanpa hasil, seperti pembangunan PLBN di Sebatik, Krayan, dan Lumbis serta menambah peralatan tempur, sementara wilayah perbatasan masih tertinggal,” ujarnya.
Sebagai legislator yang berasal dari Pulau Sebatik, Muliyono mengatakan kondisi masyarakat perbatasan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat.
Dia berharap kebutuhan pertahanan dan pembangunan di Sebatik serta Krayan dapat dilihat secara menyeluruh. Penguatan personel keamanan dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Dengan demikian, kehadiran negara di kawasan perbatasan tidak hanya terlihat melalui aparat keamanan, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan dasar. (***)
