NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Perubahan status desil kesejahteraan yang membuat sejumlah warga tidak lagi menerima bantuan sosial menjadi perhatian DPRD Kabupaten Nunukan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Said Hasan, meminta pemerintah memastikan penyebab perubahan data tersebut. Menurutnya, persoalan akurasi data perlu segera ditangani agar masyarakat yang masih membutuhkan tidak kehilangan hak atas bantuan.
Said mengatakan, dirinya menerima banyak keluhan dari warga terkait perubahan status desil kesejahteraan. Sejumlah warga mengaku desilnya meningkat, meski kondisi ekonomi mereka dinilai masih membutuhkan bantuan.
“Banyak masyarakat yang datang mengeluhkan desilnya naik sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan,” ujar Said Hasan saat ditemui di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, belum lama ini.
Perubahan desil tersebut berdampak langsung terhadap bantuan sosial yang sebelumnya diterima warga. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses serta sumber data yang menjadi dasar penetapan status kesejahteraan.
Said mengatakan muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa perubahan desil berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menilai anggapan tersebut perlu diluruskan. Sebab, waktu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berdekatan dengan proses pendataan lainnya membuat sebagian warga mengaitkan kedua kegiatan tersebut.
Said mengaku telah berkoordinasi dengan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan apakah Sensus Ekonomi 2026 menjadi penyebab perubahan desil kesejahteraan.
“Setelah saya berkoordinasi dengan pegawai BPS, diperoleh informasi bahwa sensus ekonomi bukan penyebab kenaikan desil,” jelasnya.
Menurut Said, perubahan data kesejahteraan lebih berkaitan dengan proses pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sebelumnya dilakukan melalui Dinas Sosial.
Dia menegaskan, kegiatan sensus dan pemutakhiran data kesejahteraan merupakan dua hal berbeda.
“Yang saya sayangkan, kenaikan desil ini terjadi di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sehingga sensus seakan-akan dikambinghitamkan atas kenaikan yang terjadi. Padahal ini dua hal yang berbeda. Petugas sensus hanya menjalankan pendataan,” katanya.
Said menyebut kesalahpahaman tersebut juga berdampak kepada petugas pendataan di lapangan. Sejumlah mitra BPS disebut menerima pertanyaan dari warga mengenai perubahan status desil.
Bahkan, ada warga yang khawatir mengikuti pendataan karena takut status kesejahteraannya kembali berubah.
Said meminta pemerintah memperkuat sosialisasi mengenai mekanisme pendataan dan pemutakhiran data kesejahteraan.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapat penjelasan secara terbuka mengenai tujuan masing-masing kegiatan pendataan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kalau memang kondisi ekonominya masih tidak mampu, segera laporkan kepada pemerintah setempat agar bisa dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data,” ujarnya.
Ia meminta warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan status desil yang tercatat untuk melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan.
Laporan tersebut nantinya dapat menjadi bahan pengecekan dan pemutakhiran data melalui mekanisme yang berlaku.
Said menambahkan, akurasi data kesejahteraan menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
“Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai penyebab perubahan desil dan tahapan pemutakhiran data. Masyarakat harus mendapat kepastian dan petugas pendataan jangan sampai menjadi sasaran kesalahpahaman,” pungkasnya. (***(
