TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Keluarga. Regulasi tersebut dinilai perlu untuk memperkuat perlindungan keluarga sekaligus merespons berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan rencana tersebut saat menggelar reses di Rumah Makan Man Enek, Kota Tarakan, Minggu (15/11/2026). Kegiatan itu dihadiri ratusan warga.
Syamsuddin mengatakan, pembentukan Raperda Ketahanan Keluarga dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap perkembangan pergaulan remaja. Dia menilai keluarga perlu memiliki peran lebih kuat dalam mendampingi anak, terutama ketika memasuki masa pubertas.
Dalam kesempatan itu, dia bahkan menceritakan pengalamannya berkomunikasi melalui pesan singkat dengan seorang warga yang membahas perkembangan anak memasuki usia remaja.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu gambaran yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam upaya membangun ketahanan keluarga.
“Yang muncul dalam hati saya apa? Astagfirullahaladzim, berarti anak saya masih laki-laki banget nih,” ujar Syamsuddin di hadapan peserta reses.
Tak hanya persoalan pergaulan remaja, Syamsuddin juga menyoroti ancaman judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut kini telah merambah berbagai lapisan masyarakat.
Dia menyebut kalangan pelajar SMP, SMA, mahasiswa hingga tenaga pendidik tidak luput dari ancaman praktik tersebut.
Syamsuddin menilai tekanan ekonomi dan dorongan memenuhi gaya hidup menjadi sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang terjerat pinjaman online maupun perjudian digital.
Dampaknya pun tidak bisa dianggap sepele. Selain menimbulkan persoalan keuangan, keterlibatan dalam praktik tersebut juga berpotensi mengganggu pekerjaan hingga berujung pada sanksi pemecatan.
Berbagai persoalan itu menjadi alasan PKS mendorong adanya payung hukum yang lebih kuat.
Menurut Syamsuddin, pengaturan mengenai ketahanan keluarga tidak cukup hanya melalui Peraturan Gubernur (Pergub), tetapi perlu diperjuangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“PKS memerintahkan kita buat perda dalam bentuk perda ketahanan keluarga, isinya LGBT,” ungkapnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Fraksi PKS DPRD Kaltara telah melibatkan kalangan akademisi dalam penyusunan kajian. Universitas Borneo Tarakan (UBT) digandeng untuk membantu menyiapkan naskah akademik sebagai landasan pembentukan regulasi.
Syamsuddin menjelaskan, kajian akademis diperlukan agar rancangan aturan tersebut memiliki dasar yang kuat sebelum masuk ke tahapan pembahasan legislasi.
“Kita sudah melakukan sebuah kajian, yang kajiannya itu adalah dalam bentuk Perda Lembaga Keluarga bersama dengan UBT, kajian akademisnya,” jelasnya.
Dengan adanya kajian tersebut, Fraksi PKS berharap Raperda Ketahanan Keluarga dapat segera masuk dalam proses pengajuan dan pembahasan di DPRD Kaltara.
Regulasi itu diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat segera disahkan dan diimplementasikan pada tahun mendatang sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan keluarga di Kaltara. (***)







