TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) disebut mulai memberikan dampak terhadap efisiensi belanja operasional perkantoran. Pemerintah mencatat adanya penurunan biaya rutin, seperti penggunaan listrik, air, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nur Indah Palupi, mengatakan indikator efisiensi terlihat dari berkurangnya pengeluaran operasional kantor sejak kebijakan WFA diberlakukan.
“Efisiensi terlihat dari penurunan pembayaran operasional kantor, seperti listrik dan air. Tren pengeluarannya menurun sehingga kebijakan WFA dinilai berjalan cukup efektif,” kata Indah, Jumat, (26/06/26).
Ia menjelaskan, anggaran yang berhasil dihemat tidak hanya menjadi pengurangan belanja rutin, tetapi juga dapat dialihkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya optimalisasi penggunaan APBD agar belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, menegaskan penerapan WFA tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurutnya, organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap menjalankan tugas seperti biasa.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Rapat-rapat juga banyak dilakukan secara daring sebagai bagian dari implementasi WFA,” ujar Denny.
Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan birokrasi yang lebih efisien tanpa mengurangi produktivitas aparatur sipil negara (ASN).
Denny menambahkan, Pemprov Kaltara terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WFA agar sistem kerja yang lebih fleksibel tetap sejalan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Berdasarkan hasil evaluasi awal pemerintah daerah, penerapan WFA disebut telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp230 juta. Penghematan itu berasal dari berkurangnya penggunaan listrik, air, serta sejumlah kebutuhan operasional kantor lainnya.
Pemprov Kaltara berharap pola kerja yang lebih fleksibel tersebut dapat menjadi salah satu langkah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah secara efisien. (**)
