NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti perubahan postur anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengurangan belanja modal menjadi perhatian sejumlah fraksi.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Nunukan, belum lama ini.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah turun dari sekitar Rp1,83 triliun menjadi Rp1,77 triliun. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp61,13 miliar.
Penurunan terbesar terjadi pada PAD. Target PAD yang sebelumnya dipatok sekitar Rp165,61 miliar, dalam perubahan APBD diproyeksikan menjadi Rp117,21 miliar.
Dengan demikian, target PAD berkurang sekitar Rp48,40 miliar.
DPRD meminta Pemkab Nunukan menjelaskan penyebab turunnya target tersebut. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.
“Penurunan PAD perlu dijelaskan secara rinci, termasuk faktor penyebab dan langkah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan,” demikian pokok perhatian yang disampaikan dalam pandangan fraksi.
Belanja Modal Dipangkas Rp93 Miliar
Tak hanya pendapatan, DPRD juga mencermati perubahan komposisi belanja daerah.
Total belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD turun sekitar Rp77,18 miliar. Namun, di tengah penurunan tersebut, belanja operasi justru mengalami kenaikan sekitar Rp61,14 miliar.
Sebaliknya, belanja modal dipangkas sekitar Rp93,86 miliar.
Sejumlah fraksi meminta pemerintah menjelaskan alasan kenaikan belanja operasi sekaligus program pembangunan yang terdampak akibat pengurangan belanja modal.
Fraksi Hanura, PKS, Demokrat, NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra dan Karya Kebangkitan Nasional (KKN) pada prinsipnya meminta perubahan APBD tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan dasar.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian yakni pembangunan jalan dan jembatan, penanganan banjir, air bersih, pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian, ketahanan pangan hingga penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Distribusi BBM Bersubsidi di Sebatik Disorot
Persoalan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sebatik turut menjadi perhatian DPRD Nunukan.
Fraksi PKS meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Pemkab juga diminta mengevaluasi kecukupan kuota agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai ketentuan.
Nelayan, petani, pelaku UMKM dan masyarakat umum dinilai menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam distribusi BBM bersubsidi.
Sementara itu, Fraksi Demokrat mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran daerah.
Perencanaan pembangunan dinilai perlu lebih menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan dampak program, bukan sekadar mengejar banyaknya kegiatan atau proyek.
Fraksi Demokrat juga menyoroti pengelolaan ASN, khususnya dalam proses promosi dan mutasi. DPRD meminta kebijakan tersebut mengedepankan kompetensi, kinerja, integritas serta prinsip sistem merit.
Gerindra Pertanyakan Pembiayaan Rp212 Miliar
Fraksi Gerindra turut meminta Pemkab Nunukan menjelaskan sumber penerimaan pembiayaan yang mencapai sekitar Rp212,40 miliar.
Selain itu, pemerintah diminta membuka daftar program yang mengalami pengurangan maupun penundaan sebagai konsekuensi penyesuaian anggaran dalam perubahan APBD 2026.
Rangkaian pandangan fraksi tersebut menunjukkan pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka pendapatan dan belanja.
DPRD ingin memastikan kebijakan fiskal tetap mampu menjaga pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat Nunukan.
Apalagi Nunukan merupakan daerah perbatasan dengan karakter wilayah kepulauan dan pedalaman. Kebutuhan pembangunan mencakup konektivitas, pelayanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Pandangan umum fraksi selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan jawaban sebelum pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan berikutnya. (***)
