TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Gubernur Kaltara.
Fokus tersebut diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang tidak hanya mengejar tingkat penyerapan, tetapi juga memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diukur dari kualitas belanja yang mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
“Serapan anggaran memang penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan hasil yang nyata, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Nurdin saat diwawancarai di Tanjung Selor, Selasa (28/07/26).
Menurutnya, BKAD memiliki peran penting dalam memastikan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan APBD berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus diperkuat agar setiap program pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
Nurdin menjelaskan, sinergi antarperangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui koordinasi yang baik, penyusunan anggaran dapat diselaraskan dengan target pembangunan serta program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltara.
Selain memperkuat koordinasi, BKAD juga terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, sekaligus menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi menjadi salah satu upaya kami untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada perangkat daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,” katanya.
Ke depan, BKAD berharap pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Utara semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang semakin baik, APBD diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (**)
