NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- DPRD Kabupaten Nunukan mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Rapat evaluasi dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa didampingi Wakil Ketua I DPRD Nunukan Ir. Arpiah, ST., M.I.Kom. Turut hadir Plt Sekretaris Daerah Nunukan H.R. Iwan Kurniawan, Kepala Bappeda, Kepala DPKAD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, DPRD tidak hanya mencermati jawaban pemerintah daerah, tetapi juga kembali menelaah arah perubahan anggaran yang diajukan.
Fokus pembahasan diarahkan pada program-program yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan turut menyampaikan sejumlah saran dan masukan sebagai bahan pendalaman pada tahapan pembahasan selanjutnya.
Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa mengatakan evaluasi RAPBD Perubahan menjadi bagian penting sebelum DPRD mengambil keputusan terhadap rancangan anggaran tersebut.
“Setiap perubahan anggaran harus dilihat secara menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan program, kemampuan keuangan daerah maupun manfaatnya bagi masyarakat,” kata Leppa.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Nunukan Arpiah menegaskan pembahasan bersama perangkat daerah diperlukan agar seluruh catatan dan pertanyaan DPRD mendapatkan penjelasan yang jelas dari pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap program yang masuk dalam perubahan anggaran harus memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Plt Sekda Nunukan H.R. Iwan Kurniawan bersama jajaran pemerintah daerah memberikan penjelasan atas sejumlah materi yang menjadi perhatian DPRD selama proses evaluasi berlangsung.
Rapat ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD Perubahan 2026. Setelah tahapan evaluasi dan pendalaman selesai, pembahasan akan dilanjutkan menuju proses persetujuan DPRD.
Melalui pembahasan RAPBD-P 2026, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya memastikan penyesuaian anggaran tetap difokuskan pada kebutuhan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (***)
