TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara mengungkapkan realisasi belanja modal dalam APBD masih cenderung menumpuk pada triwulan IV. Kondisi tersebut dipengaruhi proses pengadaan hingga mekanisme pembayaran proyek pembangunan yang baru selesai menjelang akhir tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, mengatakan belanja pembangunan memiliki karakteristik berbeda dengan belanja operasi. Jika belanja pegawai dan belanja barang dapat direalisasikan secara rutin setiap bulan, maka belanja modal baru dapat dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai progres tertentu.
“Belanja modal biasanya mulai meningkat pada triwulan IV karena proses lelang, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembayaran memang banyak selesai di akhir tahun,” katanya, Selasa, (30/06/26).
Menurut Nurdin, proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu cukup panjang menjadi salah satu penyebab realisasi belanja modal belum optimal pada semester pertama. Selain itu, pembayaran kepada penyedia jasa baru dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dokumen administrasi diajukan kepada BKAD.
Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Kalimantan Utara, tetapi juga dialami banyak pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, lonjakan realisasi anggaran pada akhir tahun masih menjadi pola yang umum terjadi.
Meski demikian, BKAD terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah agar mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan serapan anggaran pada penghujung tahun sekaligus mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Selain melakukan monitoring terhadap progres realisasi anggaran, BKAD juga mengingatkan OPD untuk segera menyampaikan dokumen pencairan setelah pekerjaan selesai agar pembayaran tidak tertunda.
“Setiap triwulan realisasi anggaran terus kami evaluasi. Harapannya, kegiatan bisa berjalan lebih cepat sehingga penyerapan anggaran lebih merata dan tidak lagi terkonsentrasi di triwulan IV,” ujar Nurdin.
Ia berharap percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian administrasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung efektivitas pembangunan di Kalimantan Utara. (ic/red)
