TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui integrasi E-Katalog Versi 6 (v6) dengan Sistem Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pembayaran kepada penyedia barang dan jasa sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Kebijakan tersebut telah diperkenalkan kepada perangkat daerah melalui sosialisasi Surat Edaran Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog v6 dengan metode pembayaran langsung (LS) pada SP2D Online.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nurdin, mengatakan integrasi sistem menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola pengadaan yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan.
Seluruh tahapan pembayaran kini dilakukan secara digital dalam satu sistem yang saling terhubung sehingga memangkas proses administrasi yang sebelumnya masih dilakukan secara terpisah.
“Kalau sebelumnya masih ada proses yang dilakukan di luar sistem, sekarang seluruh tahapan sudah terintegrasi. Proses pembayaran menjadi lebih cepat karena langsung terkoneksi dengan sistem perbankan,” kata Nurdin.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Bank Kaltimtara melalui layanan virtual account dan sistem pembayaran elektronik membuat proses pencairan dana menjadi lebih praktis. Selain mempercepat pembayaran, sistem tersebut juga memungkinkan pemantauan transaksi secara langsung.
“Baik organisasi perangkat daerah maupun penyedia dapat memonitor status pembayaran. Semua lebih terbuka dan mudah ditelusuri,” ujarnya.
Nurdin menambahkan, integrasi E-Katalog v6 dengan SP2D Online telah melalui tahap uji coba sepanjang 2025. Evaluasi dan penyempurnaan terus dilakukan agar implementasi sistem berjalan optimal saat diterapkan secara penuh.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKAD Kaltara, Nur Indah Palupi, menilai digitalisasi pembayaran juga berperan dalam mengurangi potensi kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut dia, seluruh dokumen pembayaran kini terdokumentasi secara elektronik sehingga proses menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah ditelusuri.
“Melalui integrasi ini, proses pembayaran menjadi lebih sederhana, cepat, dan terdokumentasi secara elektronik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Nur Indah.
Pemprov Kaltara berharap penerapan E-Katalog v6 yang terintegrasi dengan SP2D Online dapat meningkatkan kepercayaan penyedia barang dan jasa terhadap mekanisme pembayaran pemerintah, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.
